Aksi Solidaritas Wartawan Bogor Atas Kriminalisasi Media pada Kasus KPK

Sebanyak puluhan orang wartawan yang tergabung dalam aksi solidaritas wartawan Bogor berunjuk rasa di depan Tugu Kujang Senin (23/11/2009) sebagai buntut dari dipanggil dan dimintai keterangannya dua pimpinan media massa dari media SINDO / Seputar Indonesia dan media Kompas oleh Kepolisian Republik hari Senin ini (23/11/2009) terkait publikasi rekaman penyadapan KPK.

Simbol dari penolakan pemberangusan hak pers dan kebebasan tersebut di wujudkan dengan memasukkan kartu identitas wartawan kedalam mulut boneka buaya yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tindakan dilakukan sebagai wujud kepedulian wartawan bogor terhadap kriminalisasi pers yang telah terjadi pada memanggil rekan-rekan pers dari Seputar Indonesia dan media Kompas yang dipanggil oleh Kepolisian terkait dengan pemberitaan rekaman hasil penyadapan KPK. Menurut rekan-rekan wartawan Bogor, telah terjadi kriminalisasi dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh negara dan Kepolisian. Hal tersebut di karenakan proses hukum, atau sengketa tentang pers tersebut tidak melalui Dewan Pers seperti yang telah di amanahkan dalam UUD Pers No 40 Tahun 1999.

Berbagai wartawan media lokal dan nasional yang bertugas di kota Bogor ikut dalam aksi solidaritas ini, selain juga dari HMI (Himpunan mahasiswa Islam) dan PWI (Persatuan Warawan) kota Bogor ikut serta dalam aksi solidaritas dan orasi di depan Tugu Kujang Bogor ini. Anggota DPR Kota Bogor Ferro Sopacua dari partai Demokrat yang turut menyumbang orasi juga berharap Dewan Pers bisa dapat segera menyelesaikan permasalahan ini.

Dalam kesempatan tersebut, rekan-rekan wartawan yang tergabung dalam “solidaritas wartawan Bogor”, mengeluarkan pernyataan sikap. Pernyataan sikap tersebut sebagai berikut;
“ Solidaritas wartawan Bogor menyampaikan pernyataan sikap atas pemanggilan dua pimpinan media masa oleh Mabes Polri yang dinilai pemanggilan tersebut tidak mendasar”
“Solidaritas Wartawan Bogor menilai pemanggilan yang dilakukan oleh Mabes Polri meupakan bentuk kriminalisasi terhadap pers, yang seyogyanya pada saat menajalankan profesinya insan pers dilindungi undang-undang seperti yang tertuang sesuai dengan Pasal 8 undang-undang No 40/1999. Karena itu jika bentuk penyelesaian tidak dengan menggunakan KUHP”.
“Laporan pertama dengan No. Pol, : LP/631/X/2009 Bareskrim tanggal 30 Agustus 2009 tentang dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan wewengan, pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 KUHP jo 310 KUHP jo 311”.
"Rujukan kedua adalah Laporan Polisi No. Pol,: LP/637/XI/2009 Bareskrim tanggal 2 November 2009 tentang dugaan telah terjadi tindak penyalahgunaan wewenang dan penyadapan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 KUHP jo Pasal 19 ayat (2) UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo pasal 47 UURI No. II Tahun 2008 Tentang ITE".

Meskipun aksi yang dimulai dari pukul 10:00 WIB sampai dengan jam 11:00 sempat menyedot perhatian sejumlah pengguna jalan yang melewati Tugu Kujang Bogor, tetapi aksi ini tidak sampai menimbulkan kemacetan lalulintas.

Publikasikan ...

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Tautan halaman ini.

URL:

HTML Link:

Forum Link: