Kotahujan: Ancaman Dibalik Mega Proyek Ketahanan Pangan Nasional

12 Agustus 2010

Ancaman Dibalik Mega Proyek Ketahanan Pangan Nasional

Bogor|Kotahujan.com-Bergulirnya Program MIFEE (Marauke Intregated Food and Energy Estate) dikhawatirkan dapat mengancam hak dan merusak lingkungan, termasuk tatanan sosial masyarakat Papua jika tidak dilaksanakan dengan benar. Masyarakat asli Marauke kemungkinan besar hanya menjadi penonton jika tidak dilibatkan dalam prosesnya.

Saat ini total potensi lahan di Merauke sebesar 1,6 juta hektar. Lahan tersebut rencananya akan dibagi dalam beberapa pengembangan lahan diantaranya : dikembangkan menjadi lahan tanaman pangan 1 juta hektar, lahan perternakan 100 ribu hektar, lahan perikanan 100 ribu hektar, lahan perkebunan 100 ribu hektar dan penggunaan lahan lainnya 380 ribu hektar.

Demikian uraian pengurus Yayasan Santo Antonius, Ir Jago Bukit. Menurutnya lahan yang akan dibuka sebesar 1,2 juta hektar itu akan membutuhkan 3,6 juta tenaga kerja. Jago Bukit memperkirakan kebutuhan tenaga kerja ini akan didatangkan dari luar wilayah provinsi Papua. Beliau menekankan penting melibatkan masyarakat adat dalam pengembangan MIFEE ini.

Jago Bukit menginginkan proses negosiasi yang dilakukan, terkait penggunaan lahan masyarakat adat harus berjalan transparan dan terbuka serta mengikuti mekanisme yang ada. Sehingga hak ulayat masyarakat adat bisa terakomodir.

Menurutnya dalam proses negosiasi metode FPIC (prinsip free, prior, and informed consent) bisa digunakan sebagai mekanisme dalam pengembangan MIFEE bersama masyakarat adat setempat. Pemda Marauke telah merencanakan program ini dapat berjalan pada Agustus 2010.

Saat ini sudah ada 37 investor yang menawarkan diri untuk terlibat dalam mega proyek ketahanan pangan nasional ini. Pemda Marauke telah membangun komitmen bersama Artha Graha Bangun Cipta, Comexindo International, Medco Group, Digul Agro Lestari serta Klinik Agropolitan Gorontalo.

Meski demikian beberapa kalangan diketahui khawatir jika pengembangan lahan untuk ketahanan pangan ini dapat merusak lingkungan dan tatanan sosial masyarakat adat di Marauke. Hal tersebut bisa terjadi jika rencana pengembangannya tidak memperhatikan keberlanjutan, kebermamfaatan dan keberimbangan.

Publikasikan ...