Posts
Mewujudkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Terpadu
Jakarta|Kotahujan.com-Pengelolaan sumber daya air DAS Lamasi, Kabupaten Luwu telah menghasilkan Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Luwu Nomor 9 tahun 2006. Puncaknya Juli 2010, Bupati Luwu melantik Komite DAS Lamasi yang terdiri 7 anggota non pemerintah dan 4 utusan pemerintah. Sementara itu buruknya kualitas air Bengkulu menjadi perhatian Yayasan Ulayat Bengkulu (YUB) mengingat fungsi sungai ini adalah penyedia air minum PDAM Kota Bengkulu. Hasilnya pada Desember 2008 Formas PDAB (Forum Masyarakat Peduli DAS Air Bengkulu) terbentuk. Forum ini menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air di DAS Bengkulu.
Kesadaran untuk mengelola sumber daya air oleh masyarakat terus didorong, mengingat air sebagai sumber penghidupan dan merupakan hak semua makhluk hidup. Semua individu berkepentingan dengan air. Undang-undang 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam pengelolaan ini. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air.
Kondisinya ternyata belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat. Masih banyak pemahaman air berkisar pada bagaimana masyarakat mendapatkan air. Soal kualitas dan apa peran yang harus dilakukan belum dipahami secara massal oleh masyarakat.
"Pemahaman masyarakat baru sebatas pentingnya air, belum sampai pada kualitas air", papar KH Masdar F Mas'udi, Rois Syuriah Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU).
Sepanjang masih bisa terpenuhi, masalah air tidak menjadi kegelisahan.Tantangan seperti inilah yang menurutnya menjadi catatan pengelolaan sumberdaya air.
“Awalnya kebingungan, kemudian kami mendalami persoalan dari sudut pandang masyarakat dan menemukan permasalahan bersama yang semua orang bereaksi mendorong pengelolaan terpadu di tingkat DAS”, beber Oka Andriansyah, Anggota Perkumpulan Telapak yang juga Direktur Eksekutif Yayasan Ulayat Bengkulu, pada diskusi Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pelibatan Publik Pengguna Air Menuju IWRM (Integrated Water Resources Management/Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu) di Indonesia, yang diadakan Telapak di Grand Cemara Hotel Jakarta Rabu (27/4) lalu.
Sampai saat ini memang belum ada model bagaimana masyarakat pengguna air bisa terlibat dalam perencanaan, penerapan dan pengawasan pengelolaan sumber daya air. Kalaupun ada terbatas pada pengguna aliran irigasi pemerintah seperti pembentukan kelompok P3A (Petani Pemakai dan Pengguna Air). Musrenbang yang merupakan model pelibatan masyarakat belum sepenuhnya diakui adanya proses partisipasi. Tantangannya kemudian adalah bagaimana mewujudkan model pengelolaan tersebut ke tengah masyarakat.
Ketersediaan data dan informasi akurat tentang kondisi aktivitas ekonomi dan kelompok-kelompok pengguna air, diyakini menjadi langkah awal bahan pembuatan perencanaan. Hal inilah yang digagas perkumpulan Telapak melalui Proyek Pengembangan Kapasitas Telapak dan mitranya untuk mengimplementasi Pendekatan Negosiasi menuju Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (CDP IWRM NA (Capacity Development Project on Negotiated Approach to Integrated Water Resources management)). Progam ini merupakan bagian aktivitas Telapak dengan mitranya di dua wilayah, yaitu Kabupaten Luwu Sulawesi selatan dan dua kabupaten di Bengkulu yaitu Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu.
“Perda DAS Lamasi sebenarnya diluar rancangan progam yang kami lakukan, kami hanya memfasilitasi 24 desa yang sudah ada forum warga yang melakukan kerja-kerja di DAS Lamasi. Forum ini kemudian memandatkan untuk dibuat forum yang lebih besar. Jadi forum ini merupakan perwakilan forum warga di 24 desa DAS lamasi”, terang Hisma Kahman dari Perkumpulan Bumi Sawerigading (PBS). Mitra Telapak yang telah bekerja di DAS Lamasi dan Rongkong sejak tahun 1999, melalui pemetaan partisipatif tanah adat desa Sangtandung, Lamasi Hulu, Lempe dan pengorganisasian nelayan air tawar tradisional .
Hasilnya komitmen warga sepanjang DAS tertuang dalam Forum Daerah Aliran Sungai Walenrang-Lamasi (Forum DAS WALMAS) yang mencakup masyarakat hulu dan hilir Sungai Lamasi, Kabupaten Luwu. Bukti nyata kerja mereka adalah keluarnya Perda DAS Lamasi yang disusun dengan masukan Forum DAS WALMAS yang kemudian menjadi inisiatif DPRD Luwu.
Meski Peraturan Pemerintah mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air
belum ada, pembelajaran yang dilakukan pada progam CDP IWRM di dua lokasi diatas menjadi gambaran pengelolaan air di beberapa DAS di Indonesia yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Diharapkan pemerintah dan masyarakat DAS lain memiliki keinginan untuk mengelola sendiri dan memahami sumber dayanya, agar bisa menggunakan sungai dan danau yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.
Telapak dan mitranya sudah mencoba menuliskan pembelajaran dari kegiatan CDP IWRM NA ini dalam beberapa buah serial publikasi, yaitu Buku Panduan Studi Analisa Nafkah Hidup dan Analisa Aktivitas (AL&AA) dan serialnya. Yaitu Persepsi Pengguna Air, Sebuah PanduanAnalisa Nafkah Hidup dan Analisa Aktivitas Ekonomi dalam Pendekatan Negosiasi menuju Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, Hasil Uji Coba Penerapan Panduan Analisa Nafkah Hidup dan Analisa Aktivitas Ekonomi di DAS Lamasi, Analisis Permasalahan DAS Lamasi dan Gambaran Umum Permasalahan Pengelolaan Air di DAS Air Bengkulu. Masyarakat yang meminati buku dan informasinya bisa menghubungi Telapak atau akses ke www.air.telapak.org.
Kesadaran untuk mengelola sumber daya air oleh masyarakat terus didorong, mengingat air sebagai sumber penghidupan dan merupakan hak semua makhluk hidup. Semua individu berkepentingan dengan air. Undang-undang 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam pengelolaan ini. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air.
Kondisinya ternyata belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat. Masih banyak pemahaman air berkisar pada bagaimana masyarakat mendapatkan air. Soal kualitas dan apa peran yang harus dilakukan belum dipahami secara massal oleh masyarakat.
"Pemahaman masyarakat baru sebatas pentingnya air, belum sampai pada kualitas air", papar KH Masdar F Mas'udi, Rois Syuriah Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU).
Sepanjang masih bisa terpenuhi, masalah air tidak menjadi kegelisahan.Tantangan seperti inilah yang menurutnya menjadi catatan pengelolaan sumberdaya air.
“Awalnya kebingungan, kemudian kami mendalami persoalan dari sudut pandang masyarakat dan menemukan permasalahan bersama yang semua orang bereaksi mendorong pengelolaan terpadu di tingkat DAS”, beber Oka Andriansyah, Anggota Perkumpulan Telapak yang juga Direktur Eksekutif Yayasan Ulayat Bengkulu, pada diskusi Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pelibatan Publik Pengguna Air Menuju IWRM (Integrated Water Resources Management/Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu) di Indonesia, yang diadakan Telapak di Grand Cemara Hotel Jakarta Rabu (27/4) lalu.
Sampai saat ini memang belum ada model bagaimana masyarakat pengguna air bisa terlibat dalam perencanaan, penerapan dan pengawasan pengelolaan sumber daya air. Kalaupun ada terbatas pada pengguna aliran irigasi pemerintah seperti pembentukan kelompok P3A (Petani Pemakai dan Pengguna Air). Musrenbang yang merupakan model pelibatan masyarakat belum sepenuhnya diakui adanya proses partisipasi. Tantangannya kemudian adalah bagaimana mewujudkan model pengelolaan tersebut ke tengah masyarakat.
Ketersediaan data dan informasi akurat tentang kondisi aktivitas ekonomi dan kelompok-kelompok pengguna air, diyakini menjadi langkah awal bahan pembuatan perencanaan. Hal inilah yang digagas perkumpulan Telapak melalui Proyek Pengembangan Kapasitas Telapak dan mitranya untuk mengimplementasi Pendekatan Negosiasi menuju Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (CDP IWRM NA (Capacity Development Project on Negotiated Approach to Integrated Water Resources management)). Progam ini merupakan bagian aktivitas Telapak dengan mitranya di dua wilayah, yaitu Kabupaten Luwu Sulawesi selatan dan dua kabupaten di Bengkulu yaitu Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu.
“Perda DAS Lamasi sebenarnya diluar rancangan progam yang kami lakukan, kami hanya memfasilitasi 24 desa yang sudah ada forum warga yang melakukan kerja-kerja di DAS Lamasi. Forum ini kemudian memandatkan untuk dibuat forum yang lebih besar. Jadi forum ini merupakan perwakilan forum warga di 24 desa DAS lamasi”, terang Hisma Kahman dari Perkumpulan Bumi Sawerigading (PBS). Mitra Telapak yang telah bekerja di DAS Lamasi dan Rongkong sejak tahun 1999, melalui pemetaan partisipatif tanah adat desa Sangtandung, Lamasi Hulu, Lempe dan pengorganisasian nelayan air tawar tradisional .
Hasilnya komitmen warga sepanjang DAS tertuang dalam Forum Daerah Aliran Sungai Walenrang-Lamasi (Forum DAS WALMAS) yang mencakup masyarakat hulu dan hilir Sungai Lamasi, Kabupaten Luwu. Bukti nyata kerja mereka adalah keluarnya Perda DAS Lamasi yang disusun dengan masukan Forum DAS WALMAS yang kemudian menjadi inisiatif DPRD Luwu.
Meski Peraturan Pemerintah mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air
belum ada, pembelajaran yang dilakukan pada progam CDP IWRM di dua lokasi diatas menjadi gambaran pengelolaan air di beberapa DAS di Indonesia yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Diharapkan pemerintah dan masyarakat DAS lain memiliki keinginan untuk mengelola sendiri dan memahami sumber dayanya, agar bisa menggunakan sungai dan danau yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.
Telapak dan mitranya sudah mencoba menuliskan pembelajaran dari kegiatan CDP IWRM NA ini dalam beberapa buah serial publikasi, yaitu Buku Panduan Studi Analisa Nafkah Hidup dan Analisa Aktivitas (AL&AA) dan serialnya. Yaitu Persepsi Pengguna Air, Sebuah PanduanAnalisa Nafkah Hidup dan Analisa Aktivitas Ekonomi dalam Pendekatan Negosiasi menuju Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, Hasil Uji Coba Penerapan Panduan Analisa Nafkah Hidup dan Analisa Aktivitas Ekonomi di DAS Lamasi, Analisis Permasalahan DAS Lamasi dan Gambaran Umum Permasalahan Pengelolaan Air di DAS Air Bengkulu. Masyarakat yang meminati buku dan informasinya bisa menghubungi Telapak atau akses ke www.air.telapak.org.
Publikasikan ...
Tautan halaman ini.
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar