Posts
Pentingnya Paham Tata Ruang
Istilah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW ) ternyata belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Tidak heran jika banyak dari mereka yang tidak peduli atau kurang memperhatikan penataan ruang di sekitarnya. Peraturan yang menjelaskan tentang penataan ruang pun sudah berlaku sejak 2007 lalu. Fakta yang terjadi di masyarakat saat ini cukup menghenyakkan. Banyak yang tidak paham tentang tata ruang. Masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap tata ruang tidak terlalu penting, menjadi kendala upaya sosialisasi tata ruang tersebut. Untuk itu penyadaran tentang pentingnya mengatur ruang di masyarakat perlu terus digalakkan. Perlu upaya dari semua pihak baik pemerintah daerah, LSM maupun perguruan tinggi untuk menjelaskannya.
Tata ruang dalam pengertiannya menurut UU no 26 Tahun 2007 adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang. Yang dimaksud dengan struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jarinagn prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
Hal tersebut diatas terungkap dari pernyataan Sisditjen Penataan Ruang Dr.Ir.Ruchyat Deni Djaka Permana, M.Eng. Pernyataan yang terlontar dalam Site Plan (Seminar Teknik Planologi) Himpunan Mahasiswa Planologi Universitas Pakuan Bogor sabtu (1/08) lalu, menegaskan bahwa pengaturan ruang sebetulnya terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk itu komponen masyarakat harus bisa menjelaskan kepada masyarakat lainnya yang belum paham. Hadirnya UU no 26 bisa menjadi acuan tindakan masyarakat bagaimana memperlakukan lingkungan dengan mengikuti kaidah-kaidah tata ruang yang ada. Selain itu juga menjadi landasan kuat bagi para pemerhati tata ruang di Bogor dan daerah lainnya. Keberadaan UU tersebut akan menjadi kekuatan hukum penataan ruang untuk masa depan. Atas dasar itulah maka perlu dilakukan sosialisasi oleh semua pihak, jika masyarakat paham tentunya mereka bisa mematuhinya.
Dilain pihak, anggota Komisi V DPR RI A. Rahman Syagaff menengarai bahwa tata ruang juga terkait dengan identitas sebuah wilayah. Dirinya menekankan perlu terus dilakukan penciptaan Tata ruang yang kondusif, karena tata ruang tersebut memberikan kenyamanan hidup bagi masyarakat.
Kegiatan seminar yang mengambil tema ‘Ruang Untuk Semua’ tersebut menghadirkan materi Aplikasi UU no.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Sebagai Kontrol Pembangunan yang disampaikan Dr.Ir.Ruchyat Deni Djaka Permana, M.Eng selaku Sisditjen Penataan Ruang, serta A.Rahman Syagaff dari Komisi V DPR RI. Kemudian materi Implementasi UU no.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terhadap Pemanfaatan Ruang Di kawasan JABODETABEKPUNJUR disampaikan oleh Dr.Ir.F. Poernomosidhi, M.Sc, salah seorang praktisi tata ruang dan Ir.Ahmad Baehaqie, M.Si pakar tata ruang dari P4W IPB.
Tata ruang dalam pengertiannya menurut UU no 26 Tahun 2007 adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang. Yang dimaksud dengan struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jarinagn prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
Hal tersebut diatas terungkap dari pernyataan Sisditjen Penataan Ruang Dr.Ir.Ruchyat Deni Djaka Permana, M.Eng. Pernyataan yang terlontar dalam Site Plan (Seminar Teknik Planologi) Himpunan Mahasiswa Planologi Universitas Pakuan Bogor sabtu (1/08) lalu, menegaskan bahwa pengaturan ruang sebetulnya terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk itu komponen masyarakat harus bisa menjelaskan kepada masyarakat lainnya yang belum paham. Hadirnya UU no 26 bisa menjadi acuan tindakan masyarakat bagaimana memperlakukan lingkungan dengan mengikuti kaidah-kaidah tata ruang yang ada. Selain itu juga menjadi landasan kuat bagi para pemerhati tata ruang di Bogor dan daerah lainnya. Keberadaan UU tersebut akan menjadi kekuatan hukum penataan ruang untuk masa depan. Atas dasar itulah maka perlu dilakukan sosialisasi oleh semua pihak, jika masyarakat paham tentunya mereka bisa mematuhinya.
Dilain pihak, anggota Komisi V DPR RI A. Rahman Syagaff menengarai bahwa tata ruang juga terkait dengan identitas sebuah wilayah. Dirinya menekankan perlu terus dilakukan penciptaan Tata ruang yang kondusif, karena tata ruang tersebut memberikan kenyamanan hidup bagi masyarakat.
Kegiatan seminar yang mengambil tema ‘Ruang Untuk Semua’ tersebut menghadirkan materi Aplikasi UU no.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Sebagai Kontrol Pembangunan yang disampaikan Dr.Ir.Ruchyat Deni Djaka Permana, M.Eng selaku Sisditjen Penataan Ruang, serta A.Rahman Syagaff dari Komisi V DPR RI. Kemudian materi Implementasi UU no.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terhadap Pemanfaatan Ruang Di kawasan JABODETABEKPUNJUR disampaikan oleh Dr.Ir.F. Poernomosidhi, M.Sc, salah seorang praktisi tata ruang dan Ir.Ahmad Baehaqie, M.Si pakar tata ruang dari P4W IPB.
Publikasikan ...
Tautan halaman ini.
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar