Open Government, Syarat Utamanya Adalah Transparasi

Jakarta|Kotahujan.com-Open Government sebagai program yang bertumpu pada keterbukaan untuk menciptakan reformasi birokrasi lintas sektor dan lintas institusi, diperkenalkan untuk mendapat partisipasi masyarakat. Aspek transparasi menjadi gagasan yang dikemukakan, sebab transparasi menjadi prasyarat utama dalam Open Government. Hal ini tercermin dari gagasan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang mengadakan rapat dengan beberapa NGO terkait program Open Government di gedung Kementerian Kominfo,
Jumat (12/8) kemarin.


Lebih dari 10 NGO hadir dalam rapat ini, termasuk Telapak, TIRI, dan ICW.
.
“Prinsip-prinsip dalam pemilihan rencana aksi Open Government mencakup prinsip eksekusi, kesederhanaan dan menyentuh kebutuhan, bola salju , aspiratif dan inspiratif” Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Dra. Rd. Siliwati, MPIA.

Sebagai pelaksanaannya, Konsep Triple Track yang akan digunakan. Penguatan dan percepatan program berjalan, Pengembangan portal keterbukaan informasi, serta Pilot Project dan inisiatif baru.

Kalangan NGO cukup antusias untuk mengoreksi dan memberikan masukan saat jalannya rapat.

“SOP serta koordinasi mungkin disini yang memegang kunci supaya program ini dapat insentif”, perwakilan ICW.

Sudah saatnya Indonesia meninggalkan birokrasi dan layanan pemerintah yang tidak jelas, melalui program Open Government. Aktualisasi pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat dapat terwujud .

Laporan Kontributor : Uni Sutiah

Publikasikan ...

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Tautan halaman ini.

URL:

HTML Link:

Forum Link: